Persisinews.com | Bengkayang, Kalbar – Keberadaan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Saka Taru, Kecamatan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, mulai menuai sorotan masyarakat. Pasalnya, bangunan yang disebut telah dikerjakan sejak Desember 2025 tersebut hingga 14 November 2026 belum juga difungsikan sebagaimana mestinya.
Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar terkait kesiapan operasional, transparansi pembiayaan, hingga kejelasan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan fasilitas tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, bangunan yang kini diperuntukkan sebagai Dapur MBG tersebut bukan merupakan bangunan baru yang dibangun dari awal. Fasilitas itu diketahui merupakan bangunan Polindes Desa Saka Taru yang kemudian direnovasi dan dialihfungsikan menjadi dapur MBG.
Fakta tersebut menjadi penting untuk ditelusuri lebih jauh, terutama menyangkut status aset bangunan, mekanisme perubahan fungsi, sumber pembiayaan renovasi, serta pihak yang mengambil keputusan dalam proses pemanfaatannya.
Pemerintah Desa Mengaku Tidak Mengetahui Sumber Dana
Hal yang lebih mengundang perhatian adalah pengakuan pihak Pemerintah Desa Saka Taru yang disebut tidak mengetahui secara jelas sumber dana pembangunan maupun mekanisme pengelolaan Dapur MBG tersebut.
Menurut informasi yang diperoleh dari sumber warga, tidak terdapat pemberitahuan, koordinasi, ataupun penyampaian laporan yang diketahui pemerintah desa terkait pembiayaan dan pengelolaan fasilitas tersebut.
Apabila informasi ini benar, kondisi demikian patut menjadi perhatian serius. Sebab, pemanfaatan bangunan yang berada di lingkungan desa, terlebih jika berkaitan dengan perubahan fungsi aset, semestinya memiliki kejelasan administrasi, status pemanfaatan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri.
Transparansi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dari tata kelola program publik. Masyarakat berhak mengetahui siapa pihak pengelola, dari mana sumber pembiayaan berasal, bagaimana mekanisme operasional disusun, dan siapa yang bertanggung jawab apabila fasilitas tersebut tidak kunjung dimanfaatkan.
Hampir satu tahun sejak pengerjaan dimulai, keberadaan bangunan yang disebut telah rampung secara fisik tersebut belum memperlihatkan aktivitas operasional sebagaimana tujuan pendiriannya.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah proses pembangunan telah disertai perencanaan operasional yang matang, atau justru terdapat persoalan administratif dan teknis yang belum terselesaikan.
Sebab, keberhasilan program MBG tidak seharusnya hanya diukur dari berdirinya bangunan atau selesainya pekerjaan fisik. Ukuran yang lebih substansial adalah kesiapan operasional, kepastian pengelolaan, standar keamanan pangan, serta manfaat nyata yang diterima kelompok sasaran.
Tanpa kejelasan tersebut, fasilitas yang telah menghabiskan sumber daya berpotensi tidak memberikan hasil sebagaimana tujuan program yang dicanangkan pemerintah.
Masyarakat Desa Saka Taru berharap pihak pengelola tidak membiarkan pertanyaan publik berkembang tanpa penjelasan.
Warga meminta adanya keterbukaan mengenai sumber anggaran, identitas pengelola, status bangunan Polindes yang dialihfungsikan, serta alasan belum beroperasinya dapur tersebut.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian administrasi, persoalan pemanfaatan aset, atau dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran, hal tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, setiap fasilitas yang dibangun atau dialihfungsikan untuk mendukung program tersebut harus memiliki kejelasan tujuan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban.
Publik tidak cukup hanya disuguhi bangunan yang tampak selesai secara fisik. Publik berhak mendapatkan kepastian bahwa fasilitas tersebut benar-benar siap bekerja dan memberikan manfaat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola Dapur MBG Desa Saka Taru belum berhasil dikonfirmasi untuk memberikan penjelasan mengenai sumber pembiayaan, mekanisme pengelolaan, status operasional, maupun alasan belum difungsikannya fasilitas tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi pihak pengelola, pemerintah desa, maupun instansi terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang dan memberikan gambaran utuh kepada masyarakat.
Sumber: Keterangan warga Desa Saka Taru.
Red/Tim
