Persiainews.com | MEMPAWAH – Aktivitas sebuah gudang yang diduga melakukan penampungan dan pengolahan atau penyulingan limbah oli bekas di Jalan Parit Bilal, Kecamatan Jongkat, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menjadi perhatian masyarakat. Keberadaan aktivitas tersebut dikeluhkan warga karena diduga menimbulkan bau tidak sedap yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar.(10 November 2026).
Berdasarkan keterangan sumber warga, bau yang diduga berasal dari proses pengolahan oli bekas tersebut cukup mengganggu masyarakat yang bermukim tidak jauh dari lokasi gudang.
Keluhan ini memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana pengawasan pemerintah terhadap aktivitas usaha tersebut, khususnya terkait legalitas operasional, pengelolaan limbah, serta potensi dampaknya terhadap kualitas lingkungan hidup.
Warga menilai, aktivitas yang berkaitan dengan pengolahan limbah tidak boleh hanya dilihat dari aspek kegiatan usaha semata. Pengelola juga harus memastikan seluruh proses operasional memenuhi ketentuan lingkungan hidup dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.
Dalam penelusuran informasi, pihak pengelola gudang yang diketahui berinisial AR telah diupayakan untuk dikonfirmasi guna memperoleh penjelasan mengenai aktivitas pengolahan oli bekas tersebut.
Namun, hingga berita ini diterbitkan pada Selasa (10/11/2026), belum diperoleh tanggapan atau keterangan resmi dari pihak pengelola.
Belum adanya penjelasan tersebut membuat sejumlah pertanyaan masyarakat mengenai legalitas dan standar pengelolaan limbah di lokasi itu masih membutuhkan klarifikasi lebih lanjut.
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bersama instansi teknis terkait, segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap gudang tersebut.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan jenis kegiatan yang sebenarnya berlangsung, sumber timbulnya bau, jenis limbah yang ditampung maupun diolah, serta kesesuaian kegiatan dengan dokumen persetujuan lingkungan dan persyaratan teknis pengelolaan limbah.
Selain itu, instansi berwenang diharapkan melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan adanya emisi udara, limbah cair, sisa hasil pengolahan, serta sistem penyimpanan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan.
Apabila kegiatan tersebut terbukti melakukan pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pemerintah perlu memastikan seluruh persyaratan teknis, perizinan berusaha, persetujuan lingkungan, dan ketentuan pengelolaan limbah telah dipenuhi.
Secara regulasi, pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan yang relevan untuk menjadi perhatian instansi berwenang antara lain:
1. Pasal 22, mengenai kewajiban memiliki dokumen AMDAL bagi usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
2. Pasal 34, mengenai kewajiban memiliki UKL-UPL bagi usaha atau kegiatan yang tidak termasuk kategori wajib AMDAL sesuai ketentuan.
3. Pasal 60, mengenai larangan melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa persetujuan yang dipersyaratkan.
4. Pasal 69, mengenai larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk persetujuan lingkungan serta pengelolaan Limbah B3.
Selain itu, ketentuan mengenai pengelolaan Limbah B3 juga perlu diperhatikan, termasuk persyaratan teknis penyimpanan dan pengolahan serta persetujuan teknis sesuai jenis kegiatan yang dilakukan.
Perlu ditegaskan bahwa penerapan sanksi maupun ketentuan pidana tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan keluhan masyarakat. Hal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan, dokumen perizinan, pengujian lingkungan, serta pembuktian unsur pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan.
Persoalan bau tidak sedap yang dikeluhkan warga seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pemeriksaan secara langsung diperlukan agar penyebab gangguan dapat diketahui secara objektif dan tidak berkembang menjadi persoalan lingkungan yang lebih luas.
Masyarakat juga berharap pemerintah tidak hanya melakukan pendataan administratif, tetapi turut memastikan kondisi faktual di lapangan, termasuk bagaimana aktivitas gudang dijalankan dan apakah pengelolaan limbahnya telah memenuhi standar yang diwajibkan.
Hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari perlindungan yang dijamin konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola berinisial AR maupun instansi pemerintah terkait mengenai legalitas dan hasil pengawasan aktivitas gudang tersebut.
Tim Redaksi*
